Jakarta, myRMnews. Menjelang habis masa tu­gasnya pada 24 April 2008, Tim Pengawas Independen Sen­­tul City akan mem­per­ce­pat pe­nyelesaian perjanjian per­da­maian antara para kon­su­men dengan pengem­bang­nya, PT Sen­tul City Tbk. Tim ini me­nyerukan konsumen klas­ter R-21 untuk menye­le­sai­kan ad­mi­nistrasi sesuai per­janjian per­damaian yang telah disepakati.

“Dalam beberapa hari yang ter­sisa, kita berharap dapat meng­awasi proses penye­le­sai­an kewajiban konsumen untuk me­nyelesaikan administrasi se­banyak-banyaknya,” kata Ke­­tua Tim Pengawas In­de­penden Sentul City, Lukman Pur­nomosidi saat sosialisasi Pro­gram Percepatan Penye­le­saian Perjanjian Perdamaian PT Sentul City Tbk di Sentul City, Bogor, akhir pekan lalu.

Mengenai kelanjutan pro­gram penyelesaian per­da­mai­an ini setelah masa tugasnya, Luk­m­an mengakui itu berada di luar kewenangan yang di­lim­pahkan pengadilan. Me­nu­rutnya, wewenang untuk mem­perpanjang masa tugas be­rada di pengadilan. Tim in­de­penden hanya bertugas untuk meng­awal pelaksanaan kewa­ji­ban kedua pihak.

“Pihak manajemen telah me­me­nuhi kewajiban me­nye­le­sai­kan pembangunan seluruh rumah dan kavling. Sedangkan ke­wa­ji­ban konsumen menyelesaikan ad­ministrasi tetap kan berlanjut mes­kipun tim pengawas sudah ti­dak bertugas lagi,” jelas Lukman.

Lukman menjelaskan masalah ini berawal dari keterlambatan PT Sentul City dalam menyelesaikan pembangunan rumah dan kavling yang telah dibayar lunas oleh kon­sumen. Ini membawa keti­dak­puasan konsumen, diikuti deng­an munculnya gugatan pailit yang akhirnya menghasilkan perjanjian perdamaian disahkan Peng­adilan Niaga pada Penga­di­lan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perjanjian ini, kedua pi­hak diminta berkorban di mana ma­najemen bersedia melanjutkan pem­bangunan sedangkan kon­su­men diminta memberikan dana pin­jaman sebesar 25 persen. Ke­se­pa­katan ini mengikat seluruh kon­sumen termasuk mereka yang tidak menyepakati kewajiban dana pinjaman ini.

“Walau pembangunannya su­dah selesai, serah terima tidak bi­sa dilakukan jika konsumen tidak menyelesaikan dana pinjaman yang telah diatur dalam per­jan­jian kesepakatan,” jelas Lukman.

Sementara itu, Corporate Se­cretary Sentul City Harry Ganie ber­harap permasalahan ini dapat di­selesaikan secepatnya agar se­gera bisa dilakukan serah terima bangunan rumah dan kavling yang telah terbangun.

Harry mengaku telah me­nye­lesaikan pembangunan lebih ce­pat empat bulan dari jadwal yang di­tetapkan. Menurutnya, ma­na­je­men akan memfasilitasi kon­su­men untuk menyelesaikan ad­mi­nis­trasi walaupun masa tugas tim pengawas sudah berakhir.

“Manajemen tetap berpegang pada perjanjian perdamaian yang dia­kui pengadilan. Walau be­lum jelas caranya, pe­nye­lesaian ad­ministrasi tetap akan dila­ku­kan setelah habisnya masa tu­gas tim pengawas,” jelas Harry.

Masalah pembangunan ini berada di kawasan R-21 seluas 105 hektar yang sudah mulai dibangun sejak 1999 dengan total unit berjumlah 577 unit. Pembangunan dilanjutkan se­bagian besar dibiayai dengan dana hasil right issue. Se­dangkan unit-unit yang belum ter­jual dikembangkan kembali den­gan melakukan rebran­ding untuk dipasarkan kem­bali.

“Saat ini kita berusaha mem­bangkitkan kembali pem­bangunan yang sempat ber­masalah. Pembangunan di­lan­jutkan setelah me­nan­da­tangani perjanjian dengan pi­hak ketiga dan kita hanya sebagai penyedia lahan,” jelas Harry.

Adapun proyek-proyek yang akan dijalankan antara lain pembangunan Sentul City Convention Centre dengan 12.000 seat capacity seluas 6,8 hektare, Islamic Centre Com­plex seluas 2 hektare, be­be­ra­pa sekolah dari tingkat SD hingga SMA sekitar 300 m2, serta hotel bisnis bintang tiga dan hotel resort. rm