Kalau Mau Bangun Perumahan Baru

Jakarta, RMexpose.Di masa mendatang, para pengembang tidak bisa sembarangan menggusur hunian masyarakat seenaknya untuk membangun kawasan perumahan baru. Peraturan daerah (Perda) soal tata ruang dan zona  perumahan akan segera dibentuk.

Jika perlu,  Pemda setempat bisa memberikan kebebasan kepada warga yang direlokasi untuk me­milih daerah tujuan relokasi.  

Kementerian Perumahaan Rak­­­yat (Kemenpera) meminta Pem­da segera membentuk Perda soal tata ruang  agar tidak terjadi peng­­gu­suran hunian secara paksa oleh pihak Pemda bagi masyara­kat bawah. Alhasil, masyarakat da­pat mengetahui kawasan mana saja yang tidak boleh dijadikan ka­­wasan perumahaan.

Menteri Perumahaan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa me­ngemukakan, penataan ka­wa­san untuk perumahan di da­erah perlu dilakukan dan mesti mem­perhatikan kondisi warga.

Apa­bila penataan kawasan me­­mer­lukan proses relokasi, maka se­bisa mungkin hal itu dilak­sa­nakan secara manusiawi tanpa konflik interest.

”Jika memang ada kawasan yang tidak boleh diper­untukkan buat perumahan, ma­ka sebisa mungkin relokasi warga dilaku­kan dengan cara ma­nu­sia­wi,” ujar Suharso di sela-sela kun­ju­ngan kerja ke kawasan ping­giran Kali Pepe, Solo, baru-baru ini.

Bekas anggota Panitia Angga­ran DPR ini menjelaskan, Pemda di masa mendatang perlu me­miliki Perda. Ia mencermati pe­ru­mahan ke depan merupakan ke­butuhan yang sangat penting terkait pe­ngem­bangan daerah.

Untuk itu, Pemda perlu lebih memperhatikan kondisi war­ganya. Khususnya mereka yang termasuk masyarakat ber­peng­hasilan rendah (MBR) sehingga tidak membangun rumah di da­erah yang tidak diperbolehkan untuk kawasan hunian.

”Kemenpera juga akan me­nya­lurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perumahan kepada Pemda mulai tahun 2011. Kami harap dana ini dapat membantu Pemda membangun rumah yang layak bagi MBR,” harapnya.

Untuk mendapatkan DAK pe­ru­mahan itu, menurutnya, Pem­da harus memiliki Perda Tata Ruang dan Zonasi Perumahan serta menyediakan kawasan untuk membangun sekitar 1.000 hingga 2.000 rumah. “Kalau ini dipenuhi, maka DAK ini bisa direalisasikan,” katanya.

Selain perda tata ruang, Men­pera juga akan meningkatkan pem­bangunan hunian untuk ang­gota TNI/Polri dan PNS di da­erah. Untuk itu, dia meminta para pengembang untuk beker­ja­ sama dengan pihak TNI/ Pol­ri maupun pemerintah daerah (Pem­da) se­hingga kebutuhan rumah bagi ins­tansi ini bisa terpenuhi.

”Hingga kini, kebutuhan ru­mah bagi TNI/Polri dan PNS se­makin meningkat. Alhasil, para pengembang sebenarnya me­mi­liki pasar yang cukup baik untuk membangun rumah bagi TNI dan PNS di daerah,” terangnya. FIK