Jakarta, RMexpose.DPR ngotot meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan monopoli jasa sewa menara Base Transceiver Station (BTS) di Bali terkait aksi perobohan menara BTS. Ada perebutan tender menara?

Pasalnya, perobohan itu di­duga dilakukan guna  me­mu­lus­kan upaya dugaan monopoli PT Bali Towerindo Sentra dalam me­nye­lenggarakan jasa sewa mena­ra di Bali.

Wakil Ketua Komisi I dari FPDIP Hasanuddin meminta  pe­merintah segera menye­le­saikan persoalan ini. Kalau per­soalan ini terus dibiarkan, iklim in­vestasi terganggu dan me­ru­gikan pen­dapatan asli daerah (PAD).

”Kalau memang ternyata du­gaan monopoli itu benar, tindak tegas yang ikut terlibat. Dan KPPU harus secepatnya me­nye­lidiki dugaan tersebut,” pintahnya.

Dia juga meminta Mendagri untuk tidak berdiam diri. Men­dagri mesti menindak pejabat  daerah jika memang melakukan pelanggaran dalam proses per­izinannya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi I dari FPD Hayo­no Isman. Kalau aksi pero­bohan dipicu kesepakatan de­ngan PT BTS betul, katanya, itu berarti ada monopoli terse­lu­bung de­ng­an menunjuk re­kanan tertentu untuk mengelola tower atas na­ma Pemda.

”Menara bukan bagian dari aset pemda yang harus didanai APBD. Jadi, Pemda tidak dapat ter­libat dalam penetapan tender pengadaan menara. Kalau ada proses tender yang melibatkan Pemda berarti patut diduga prak­tik gratifikasi,” kata Ha­yo­no di Jakarta. 

Aksi perobohan ini merupakan lanjutan dari kiprah sebelumnya. Akhir 2008 lalu, enam menara dirobohkan oleh Pemkab Ba­dung. Selanjutnya pada Agustus 2009, Pemkab kembali mero­bohkan 17 menara yang berakibat 90 BTS milik tujuh operator tidak lagi berfungsi normal.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirobohkan adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (enam BTS), XL Axiata (delapan BTS), Mobile-8 Tele­com (33 BTS), Bakrie Telecom (enam BTS), Hutchison CP Tele­com (enam BTS), dan Telkom (enam BTS).

Tindakan tersebut meng­aki­batkan layanan seluler di se­jum­lah lokasi di daerah kawasan wisata yang meliputi Bandara Internasional Ngurah Rai, Kuta, Seminyak, dan sekitarnya, tidak berfungsi optimal dan banyak blankspot.

Terkait perobohan beberapa BTS di Badung, Bali, beberapa pro­vider menyatakan, setiap pembangunan menara mesti memenuhi prosedur dan proses perizinannya mesti lengkap.

”Sebelum dilakukan pemba­ngunan, kita sudah melaksanakan semua prosedur yang ditetapkan, hingga proses perizinan. Jadi tidak ada yang namanya mono­poli,” kata Vice President Public and Marketing Communications (PMC) PT Telkom Tbk H Eddy Kurnia saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, semua prosedur sudah dijalankan dengan baik, termasuk kontrak sewa dengan pe­nyedia menara. Kerja sama dengan penyedia menara juga diperhatikan betul. Dalam kerja sama, ada kontrak antara provider dan penyedia menara, sehingga ada hak dan kewajiban. “Oto­ma­tis masalah perizinan pun sudah lengkap,” katanya. FIK/NOV