Tjiptardjo: Jika Minta Distop, Dendanya Harus Dibayar

Jakarta, RMexpose.Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menunggu penjelasan semua perusahaan go public yang diduga menunggak pajak. Sementara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) hanya mau membayar tunggakan pajaknya jika diperintahkan oleh pengadilan.

Kepala Biro Penilaian Ke­u­a­ng­an Perusahaan Sektor Jasa Ba­pe­pam-LK Noor Rachman men­­jelaskan, pihaknya sudah ber­ko­ordinasi dengan Dirjen Pajak me­ng­enai adanya beberapa emiten yang menunggak pajak. Sebab, hal itu merupakan kewenangan dir­jen pajak.

“Tidak semua di­tangani Ba­pepam-LK, ada pem­bagian tu­gas,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Sementara PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan BUMI, mengaju­kan gugatan pra-peradilan atas pe­nyidikan pajak yang dilakukan Ditjen Pajak. Gugatan ini diaju­kan ka­rena Ditjen Pajak dinilai melang­gar peraturannya sendiri.

“Setiap anggota masyarakat baik individu maupun perusahaan berhak meminta perlindungan hukum dari penguasa yang me­nyalahgunakan kewenangannya. Proses pra-peradilan ini kami lakukan karena Ditjen Pajak me­nolak untuk tunduk pada peratu­rannya sendiri,” tegas pengacara KPC Aji Wijaya dalam kete­rangan­nya di Jakarta, kemarin.

Sidang praperadilan KPC di­gelar di Pengadilan Negeri Ja­karta Selatan Kamis (4/2). Dalam sidang tersebut, dihadirkan ahli Hukum Pidana Chairul Hu­da.

Menurut Chairul, KPC ber­­pe­luang memenangkan guga­tan pra peradilan kepada Ditjen Pajak karena pengadilan negeri me­mi­liki kewenangan menghen­tikan penyidikan Ditjen Pajak atas KPC.

“Pengadilan negeri ber­hak mem­batalkan penyidikan yang di­lakukan oleh penegak hu­kum apabila penyidikan itu di­anggap mas­yarakat ber­ada di luar kewe­nangan penegak hu­kum,” katanya.

Ditjen Pajak menuding perusa­haan batubara milik Grup Bakrie itu menunggak pajak senilai Rp 2,1 triliun. Namun, manajemen BUMI membantah hitungan versi Ditjen Pajak tersebut. Dalam la­poran keuangannya periode tri­wulan ketiga tahun 2009, BUMI menyatakan, pajak KPC dan PT Arutmin Indonesia, masing-ma­sing 119,807 juta dolar AS dan 92,840 juta dolar AS. Totalnya se­ki­tar 212,647 juta dolar AS (Rp 2,1 triliun).

Dirjen Pajak Mochammad Tjip­tardjo me­ng­aku saat ini tengah meng­gan­deng Bareskrim Mabes Polri gu­na melakukan penyidikan tu­ng­gakan pajak di kelompok usaha Bakrie tersebut. “Kalau penyi­dikan tengah dilakukan, maka tidak bisa diundur. Kalau wajib pajak minta diundur, maka ha­rus bayar denda,’’ cetusnya di Ja­kar­ta, baru-baru ini. DIN/DWI