Jakarta, RMexpose.DPR meminta Pertamina mempertimbangkan keputusannya mengimpor minyak mentah dari Sudan. Pertamina diharapkan tidak menghalalkan segala cara dalam menjalankan usahanya serta segera memberangus keberadaan broker minyak.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, hal itu untuk menindak lanjuti te­mu­an­nya ketika melakukan kunju­ngan kerja (sidak) di Lawe-Lawe, Kali­mantan Timur yang menemu­kan fakta minyak men­tah diduga diimpor dari Sudan. Dia meng­i­ngat­kan, jika hal itu benar terjadi, maka berpotensi merugikan ne­gara. Alasannya, saat ini Sudan te­lah diembargo oleh Amerika Seri­kat dan tidak boleh mengeks­por minyaknya ke negara lain.

Terlebih dalam hal ini beberapa perusahaan pembiayaan luar ne­geri telah memberikan sinyal de­ngan menarik diri serta me­la­ku­kan pembatalan rencana mereka.

“Kami sampai harus mengejar kapal yang sedang jalan waktu itu, ini prosedurnya bagaimana. Tolong dijelaskan karena Sudan ini kan sudah dilarang dunia, ke­napa tetap dibiarkan,” kata Ef­fendi saat hearing Komisi VII DPR de­ngan Pertamina di Ja­karta, Ka­mis malam (4/2).

Lebih lanjut anggota Fraksi PDIP ini menyatakan, kasus ini hampir serupa dengan kasus Za­tapi yang kini telah tenggelam. Untuk itu, dia berharap semua ka­sus baik Lawe-lawe dan Zatapi bisa ditindaklanjuti kem­bali.

Sebab, jelas kejadian-keja­dian tersebut merupakan ajang bagi broker-broker atau pengu­saha minyak yang tidak bertang­gung jawab dan ingin mengambil ke­pentingan pribadi serta kelom­pok saja. “Kasus Zatapi kan kata Ba­res­krim dan lainnya sudah di-SP3- kan. Ini baiknya dibuka lagi semua biar jelas, ter­masuk kasus Lawe-Lawe ini,” ujar­nya.

Hal senada diungkapkan ang­gota Komisi VII Daryatmo Mar­diyanto. Menurutnya, jika dite­mukan bukti-bukti baru, tidak ada salahnya jika kasus yang menyita perhatian publik ini bisa diung­kap kembali.

Menanggapi pertanyaan ini, Wakil Dirut Pertamina Omar S Anwar menyatakan, impor mi­nyak mentah (crude oil) jenis Nile Blend sebesar 600.000 barel dari Sudan sudah mendapatkan restu dari Kementerian Perdagangan.

“Saat crude oil akan datang dan loading, kami sudah da­pat persetujuan Kementerian Per­­dagangan,” kata Omar.

Izin tersebut berdasarkan surat Men­teri Per­da­gang­an Nomor 04.PI-19.09.0003. Omar menyata­kan, tender im­por minyak men­tah itu dila­kukan Petral dan di­ikuti 32 perusahaan baik na­sio­nal dan internasional. DIN/DWI